Viral Media news Tuak88

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SR.03.01/C/1422/2024 tentang Kewaspadaan Terhadap Peningkatan Kasus Covid-19. Surat tersebut ditandatangani oleh Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami pada 23 Mei 2025.

SE itu merespons adanya peningkatan kasus Covid-19 negara di kawasan Asia, yaitu Thailand, Hongkong, Malaysia dan Singapura di Minggu ke-12 tahun 2025. Dalam surat edaran itu dijelaskan Varian Covid-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1; di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1); di Hongkong JN.1; dan di Malaysia adalah XEC
(turunan JN.1).

Tujuan SE tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan atas kasus Covid-19 meski transmisi penularannya dan kematiannya dinilai masih relatif rendah.

“Situasi Covid-19 di Indonesia memasuki minggu ke-20 saat ini menunjukkan tren penurunan kasus konfirmasi mingguan dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 (positivity rate 0,59%), dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1.,” tulis Surat Edaran tersebut dikutip, Sabtu (31/5/2025).

Adapun atas surat edaran ini, Kemenkes juga meminta agar Dinas Kesehatan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota melaporkan terkait tren kasus Covid-19. Hal ini untuk juga meningkatkan kewaspadaan dini.

“Meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/Covid-19 melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link https://skdr.surveilans.org dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI,” tulis arahan Kepada Dinas Kesehatan tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kemenkes juga mengimbau Dinkes segera melaporkan apabila terjadi peningkatan kasus potensial kejadian luar biasa (KLB).

“Jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097,” tulis arahan itu.

Berikut arahan Kemenkes untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian Covid-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.

2. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/Covid-19 melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link https://skdr.surveilans.org dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI.

3. Jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097.

4. Memantau pemeriksaan spesimen Covid-19 melalui aplikasi All Record Tc-19 (https://allrecord-tc19.kemkes.go.id).

5. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan termasuk petugas Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) untuk penanggulangan Covid-19.

6. Memobilisasi Tim Gerak Cepat (TGC) dalam mendeteksi dan merespon sinyal potensi terhadap peningkatan kasus Covid-19.

7. Melakukan koordinasi dengan Labkesmas terkait pengambilan spesimen kasus Covid19 sesuai dengan standar dan pengiriman rujukan pemeriksaan spesimen ke Labkesmas regional wilayahnya, dengan tetap mempertimbangkan aspek biosafety dan biosecurity.

8. Melakukan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan adanya peningkatan kasus Covid-19 maupun infeksi saluran pernafasan lainnya.

9. Meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan COVID-19 di masyakarat, sebagai berikut:

a. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

b. Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun (CTPS) atau menggunakan hand sanitizer

c. Menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunan

d. Segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko

10. Menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penatalaksanaan kasus Covid-19 yang memerlukan perawatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

11. Melakukan koordinasi dengan Labkesmas, fasilitas pelayanan kesehatan, UPT bidang Kekarantinaan Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan kasus yang diperlukan.

12. Melaksanakan pemetaan risiko dan penyusunan rekomendasi Covid-19 melalui https://petarisikopie.id/.

13. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan.

14. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh petugas kesehatan.

JAKARTA – Gunung Api Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara meletus dahsyat pagi ini, pukul 06.17 WIT, Minggu (1/6/2025). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1.900 meter atau 1,9 Kilometer di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Dukono pada hari Minggu, 01 Juni 2025, pukul 06:17 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1900 m di atas puncak (± 2987 m di atas permukaan laut),” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono dalam keterangan resminya.

Bambang mengatakan, kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

Dia juga menjelaskan, letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker penutup hidung dan mulut,”ujarnya.

“Untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan,” pungkasnya.

Jakarta, – Media sosial tengah dihebohkan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh terhadap bayi berusia 6 bulan. Dilihat dari video yang diunggah akun Instagram @adohutajulu, tampak seorang wanita yang berprofesi sebagai babysitter itu tengah menggendong bayi majikannya.

Dalam video juga terlihat bayi tersebut tengah menangis di gendongan pengasuhnya. Namun mirisnya, sang pengasuh justru memukul bagian kepala bayi berusia 6 bulan itu.
Diduga hal itu dilakukan pengasuh tersebut lantaran kesal anak majikannya menangis. Tapi tentu saja, tindakan yang dilakukannya tidak dapat dibenarkan.

Bahkan, dari rekaman CCTV, pengasuh itu sempat melihat ke arah kamera yang merekam aksi kekerasannya itu. Terlihat tak ada raut penyesalan dari wajah sang pengasuh usai memukul kepala bayi mungil itu.

Insertlive pun berusaha menghubungi Ado ayah dari sang bayi yang juga pemilik akun @adohutajulu itu. Ado mengatakan ia sudah meminta penjelasan dari pengasuh anaknya atas kejadian kekerasan tersebut.

Namun, Ado mengatakan pengasuh anaknya tidak memberikan penjelasan atas tindakannya. Ia disebut hanya menangis saat diinterogasi oleh Ado dan sang istri.

“Setelah kejadian kami sempat interogasi, pelaku hanya menangis. Dan ketika ditanya apa maksudnya, dia nggak jawab apa apa. Pasif jika ditanya,” jawab Ado saat dihubungi Insertlive lewan pesan WhatsApp, Kamis (20/5).

Akibat kejadian itu, Ado pun memutuskan untuk memberhentikan pengasuh anaknya dan memintanya untuk pergi dari rumahnya. Tentu saja sebagai suami dan ayah, Ado tak tega melihat anak serta istrinya menyimpan trauma jika melihat pelaku kekerasan itu.

“Sudah mas (dipecat). Dan kami sudah minta dia untuk keluar dari rumah. Karena istri dan anak juga cukup trauma kalau pelaku masih di rumah,” ujar Ado.

Tak terima anaknya mendapat perlakuan kekerasan, Ado pun telah melaporkan pengasuh bayinya ke Polres Tangerang Selatan pada Selasa (27/5). Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan atas laporannya tersebut. Bahkan, Ado menyebut pelaku yang memukul anaknya masih berkeliaran bebas.

“Kejadian penganiayaan di hari Senin sekitar pukul 17.33 WIB. Kami sudah LP ke Polresta Tangsel hari Selasa. Tapi setahu saya sampai sekarang pelaku masih belum di tangkap,” tutur pria yang berprofesi sebagai jurnalis di iNews itu.

Sementara itu, istri Ado juga merasa kesal atas respon dari pihak Polres Tangsel. Pasalnya, polisi justru menyerahkan kembali keputusan kepada keluarga terkait nasib pelaku kekerasan bayi itu.

“Jadi orang si Bara udah lapor ke polisi. Katanya tunggu penyelidikan. Si Pak Bara nanya ‘mau diapain itu si pembantunya? Pihak polisi nyerahin lagi ke mereka, ‘terserah kalian mau dibiarin di rumah atau diapain’, lah menurut lu,” tutur istri Ado.

MENJELANG hari raya Idul Adha, suasana keagamaan mulai terasa hangat di berbagai penjuru tanah air. Idul Adha, atau yang dikenal juga sebagai Hari Raya Kurban, merupakan salah satu perayaan penting bagi umat Islam di seluruh dunia.

Mendekati Idul Adha, Irfan memposting video sapi Janoko menangis. Dalam video tersebut terekam air mata sapi Janoko yang membuat netizen terenyuh.

Sejak beberapa tahun terakhir, Irfan secara konsisten memelihara sendiri sapi khusus untuk dikurbankan dan kerap membagikan momen ini kepada publik melalui media sosial. Menariknya, yang menjadi sorotan bukan hanya hewannya, tetapi juga ikatan emosional yang terjalin di antara keduanya.

Irfan Hakim kerap terlihat berbicara lembut kepada sapinya, bahkan tak jarang terlihat sang sapi sampai meneteskan air mata saat sedang diajak ngobrol olehnya.

Momen perpisahan itu pun selalu mengundang rasa haru dari para pengikutnya, tak sedikit netizen yang mengaku ikut menangis saat menyaksikan kehangatan hubungan Irfan dengan sapi kurbannya. Unggahan-unggahan tersebut bahkan telah menjadi konten tahunan yang dinanti oleh warganet karena dapat membuat banyak orang tersentuh.

Tak heran, setiap menjelang Idul Adha, konten Irfan Hakim bersama sapi-sapi kurbannya selalu berhasil menggugah hati dan menjadi momen haru yang mengingatkan kita bahwa ibadah kurban bukan sekadar kewajiban spiritual, tetapi juga cerminan kasih sayang terhadap makhluk hidup.

Melalui video yang dibagikan di akun Tiktok Irfan Hakim, @75irfanhakim, salah satu timnya terlihat begitu tulus saat berbicara dengan sapi yang telah mereka rawat selama berbulan-bulan. Ucapan-ucapannya yang lembut dan penuh makna perpisahan sukses menggugah emosi warganet. Sehingga, unggahan tersebut dibanjiri ungkapan kesedihan dari para netizen yang ikut terharu menyaksikan momen haru yang sudah menjadi rutinitas setiap tahun menjelang Idul Adha.

“Setiap tahun nangisin sapi irfan hakim,” tulis @grc**

“Episode nangisin hewan kurban dimulai,” tulis akun d*d*ng

“Setiap tahun nangisin sapinya a Irfan, tapi yg paling gabisa moveon tuh sama grandong,” tulis @tan**

“Rutinitas netizen Indonesia, nangisin sapi Irfan Hakim,” tulis @wul**

“Setiap tahun nangisin sapi, tapi di rendang enak banget,” tulis @can**

Tenggat waktu pendaftaran calom ketum PSI mulanya jatuh pada 31 Mei 2025, namun diundur hingga 23 Juni mendatang.

Ketua Umum terpilih Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep memberikan tanda cinta (love sign) saat pidato politik pertamanya pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Kaesang resmi menggantikan posisi Giring Ganesha yang didapuk menjadi Ketua Umum PSI sejak November 2021 lalu. Giring purna tugas dan diangkat sebagai Dewan Pembina PSI. DOK.TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia menyebut belum ada satu pun anggota partai yang mendaftarkan diri secara resmi sebagai calon ketua umum. Tenggat waktu pendaftaran calom ketum PSI mulanya jatuh pada 31 Mei 2025, namun diundur hingga 23 Juni mendatang.

Bahkan mantan presiden, Joko Widodo, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang digadang-gadang masuk ke bursa ketua umum partai pun belum mendaftarkan diri. “Belum (ada yang mendaftar), kami masih memberikan kesempatan kepada para kandidat ini untuk berkonsolidasi,” ucap Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman melalui sambungan telepon pada Sabtu, 31 Mei 2025.

Partai, kata dia, melihat proses pengambilan keputusan tingkat daerah di beberapa wilayah masih belum selesai. Saat ini sejumlah pengurus daerah masih belum menetapkan bakal calon ketua umum pilihannya. Bahkan, Andy melanjutkan, masih ada pula yang mendukung dua kandidat sekaligus.

“Kami memberi kesempatan kepada mereka untuk memastikan dukungan kepada siapa,” kata Andy.

Ia menyampaikan, perpanjangan waktu ini diharapkan dapat membuat para kandidat memiliki waktu yang lebih lama untuk meyakinkan pengurus daerah. “Para pengurus daerah juga punya waktu untuk proses internal untuk memastikan dukungan akan diberikan kepada siapa,” ujar dia.

Selain itu, Andy juga menyebut partai berlambang mawar itu ingin membuka kesempatan kepada tokoh-tokoh dari luar partai yang ingin mencalonkan diri. Ia enggan membeberkan “tokoh-tokoh” yang ia maksud.

Saat ini, Andy berujar, PSI memberikan peluang bagi para tokoh untuk meyakinkan dan mengumpulkan dukungan dari dewan pengurus PSI. “Jadi kami menunggu para tokoh-tokoh ini juga untuk masuk dan mencalonkan diri dalam pemilihan raya,” tutur Andy.

Ketika ditanya kembali apakah tokoh yang dimaksud adalah Jokowi, Andy hanya menjawab, “Doakan saja ya. Kita lihat nanti.”

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni sempat menemui Jokowi di rumahnya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Senin sore, 26 Mei 2025. Raja Juli berujar dalam pertemuan itu membahas soal wacana Jokowi masuk bursa calon ketua umum PSI.

“Ya tadi saya tanya, Bapak (Jokowi) gimana, kok kemarin bicara mau daftar menjadi ketua PSI? Beliau bilang ‘Ya saya sedang terus mengkalkulasi’. Belum ada jawaban dari beliau,” ungkap Raja Juli kepada wartawan seusai menemui Jokowi.

Soal kabar Jokowi masuk bursa calon ketua umum PSI, Menteri Kehutanan itu mengatakan partainya menyambut dengan senang hati apabila Jokowi bersedia. Terlebih dia menyebut saat ini sudah ada beberapa pengurus dewan pimpinan wilayah PSI yang mengusulkan nama Jokowi. Namun, partainya juga memahami apabila Jokowi memiliki kebijakan tersendiri.

“Tapi sekali lagi tentu beliau memiliki wishdom ya sebagai tokoh bangsa, apakah akan berlabuh di PSI atau tetap menjadi tokoh netral pada saat sekarang ini. Sekali lagi saat ini beliau sedang berpikir keras untuk mengkalkulasi yang terbaik,” tuturnya.

Adapun nama Jokowi dan anak bungsunya Kaesang juga muncul dalam bursa ketum PSI pada Kopi Darat Wilayah yang digelar DPW PSI Kota Solo pada Ahad, 25 Mei 2025.

Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo mengemukakan Kopdarwil dihadiri oleh ketua-ketua beserta pengurus DPD PSI se-Jawa Tengah. Melalui forum tersebut, mereka berdiskusi terutama berkaitan dengan persiapan menjelang penyelenggaraan Kongres Nasional PSI.

“Telah kami sepakati dua nama yang akan kami munculkan atau laporkan ke DPP yaitu Kaesang Pangarep dan Ir Joko Widodo,” ujar Yogo kepada wartawan seusai Kodarwil di salah satu resto di bilangan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Solo.

Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pada tahap pertama, Wali Kota Depok Supian Suri telah mengirim 90 anak untuk mengikuti program pendidikan di barak militer.

Sekitar 90 anak bertolak dari Balai Kota Depok untuk mengikuti pendidikan di barak militer di Divif 1 Kostrad Cilodong, Sabtu, 31 Mei 2025. Pembukaan dan pelepasan dilakukan Wali Kota Depok Supian Suri didampingi Aster Divif 1 Kostrad Cilodong Kolonel Wira Muharromah dan Dandim 0508/Depok Kolonel Inf Iman Widhiarto. TEMPO/Ricky Juliansyah

Depok – Sejumlah orang tua menyampaikan alasan mereka mengirimkan anaknya mengikuti pendidikan di barak militer yang digelar Pemerintah Kota Depok. Pendidikan di barak militer digelar selama sepuluh hari mulai 31 Mei hingga 9 Juni 2025.

Ida Ayu, 48 tahun, misalnya. Ia bersedia mendaftarkan anaknya mengikuti pendidikan di barak karena buah hatinya sulit diatur.

“Saya tahu dari ada temen juga terus dari ibu guru juga. Jadi awalnya sih pas baca-baca di sosmed, cuma program Pak Dedi Mulyadi ya, kayaknya ini pas deh buat anak saya,” kata Ida di Balai Kota Depok pada Sabtu, 31 Mei 2025.

Pada tahap pertama, Wali Kota Depok Supian Suri telah mengirim 90 anak untuk mengikuti program pendidikan anak di barak militer di Markas Divif 1 Kostrad Cilodong.

Ida mengatakan menitipkan anaknya untuk mendapatkan bantuan agar anaknya memahami aturan dan bisa lebih disiplin. “Biar anak bisa mandiri, lebih baik lagi, dan tanggung jawab,” ujarnya.

Sebelum dititipkan ke barak militer, kata Ida, anaknya tidak tahu dan mempertanyakan pilihannya. Setelah dibujuk akhirnya anaknya mau untuk mengikuti pendidikan yang dilakukan oleh tentara itu.

Ida mengaku tidak ada persiapan khusus yang dibawa saat pendidikan di barak militer. Ia hanya meminta izin dari sekolah. “Persiapkan kebutuhan sehari-hari saja seperti pakaian yang akan dia pakai,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Nia mengatakan anaknya didaftarkan secara daring untuk mengikuti program pendidikan di barak militer yang diselenggarakan Pemkot Depok. “Ya awalnya anaknya si enggak mau. Cuma ya akhirnya dibujuk, namanya anak-anak,” kata Nia.

Warga Kecamatan Pancoran Mas ini mengaku anaknya tidak mau sekolah, bahkan mengamen ondel-ondel hingga merokok. “Makanya saya sama bapaknya bujukkan biar mau ikut. Biar anaknya mau sekolah, disiplin, lebih baik lagi,” harap Nia.

Berikut deretan film Indonesia yang diangkat dari kisah nyata yang viral antara lain Norma, Vina: Sebelum 7 Hari, Arie Hanggara, hingga Perawan Desa.

TEMPO.CO, Jakarta – Fenomena film Indonesia yang mengangkat kisah nyata kembali menarik perhatian publik. Setelah kesuksesan Vina: Sebelum 7 Hari yang viral dan menembus jutaan penonton dalam waktu singkat, kini giliran Norma yang memantik perbincangan.

Film ini terinspirasi dari kasus nyata Norma Risma, yang sempat mengguncang media sosial karena hubungan terlarang antara sang ibu kandung dan suaminya sendiri.

Berikut ini adalah deretan film Indonesia yang terinspirasi dari kisah nyata.

1. Norma

Film Norma terinspirasi dari kisah nyata Norma Risma yang sempat viral karena suaminya berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Tissa Biani memerankan Norma yang menikah dengan Irfan (Yusuf Mahardika), namun pernikahan mereka hancur saat rahasia gelap hubungan terlarang antara Irfan dan ibu Norma (Wulan Guritno) terbongkar. Kisah ini kembali mencuat lewat film yang menggambarkan luka dalam keluarga yang sangat personal dan memilukan.

2. Vina: Sebelum 7 Hari

Diangkat dari kasus tragis di Cirebon tahun 2016, Vina: Sebelum 7 Hari menceritakan nasib malang Vina dan kekasihnya, Eky, yang menjadi korban kekejaman geng motor. Mereka disiksa, diperkosa, dan dibunuh. Delapan pelaku sudah ditangkap, sementara tiga lainnya masih buron. Film bergenre horor ini langsung mendapat sambutan luas dan menembus 1 juta penonton hanya dalam tiga hari penayangan.

3. Untuk Angeline

Film ini mengisahkan tragedi Angeline, gadis kecil berusia 8 tahun yang dibunuh oleh ibu angkatnya di Denpasar pada 2015. Cerita Angeline Bali ini diangkat dari sudut pandang orang tua kandung yang kehilangan anak karena keterbatasan ekonomi. Setelah Angeline dinyatakan hilang, jasadnya ditemukan dikubur di halaman rumah, mengungkap kekejaman yang selama ini tersembunyi.

4. Arie Hanggara

Arie Hanggara diangkat dari peristiwa nyata kematian seorang anak akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah dan ibu tirinya. Peristiwa ini terjadi pada 1984 dan menghebohkan publik. Film yang dirilis setahun kemudian menjadi salah satu film terlaris saat itu dan membuka mata banyak pihak akan pentingnya perlindungan anak.

5. Tragedi Bintaro

Film ini mengangkat kisah kecelakaan kereta api paling tragis dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada 19 Oktober 1987. Lebih dari 150 orang tewas. Film Tragedi Bintaro mengikuti kisah Minah, seorang nenek yang hendak pindah ke desa bersama cucu-cucunya, namun semuanya menjadi korban dalam insiden tersebut. Kisah ini menggambarkan kepedihan di tengah kekacauan transportasi yang fatal.
6. Perawan Desa (Sum Kuning)

Mengisahkan Sum Kuning, gadis belia dari Yogyakarta yang diperkosa oleh sekelompok pemuda dari kalangan berpengaruh. Alih-alih mendapat keadilan, Sum malah dipaksa mengaku ingin terkenal. Fakta sebenarnya baru terungkap di persidangan. Film ini menjadi kritik sosial terhadap sistem hukum dan perlakuan terhadap korban kekerasan seksual.

Ni Made Sukmasari dan Laili Ira berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga melecehkan pasiennya. Peristiwa itu terekam dalam CCTV ruang praktik dokter tersebut.

TEMPO.CO, Garut- Seorang dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Video aksi dokter itu beredar luas di media sosial. “Kami masih melakukan penyelidikan,” ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut Ajun Komisaris Joko Prihatin pada Selasa, 15 April 2025.

Joko mengatakan hingga saat ini belum ada masyarakat yang mengadu ke polisi menjadi korban pelecehan. Polisi masih mendalami informasi yang beredar di media sosial. “Proses penyelidikan akan memerlukan waktu, beda kalau ada korban yang melapor akan lebih mudah,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, lokasi pencabulan diduga terjadi di dua tempat praktik dokter tersebut. Namun belum diketahui pasti kronologi dari kejadian tersebut. “Informasi yang kami dapat kejadiannya berlangsung pada tahun lalu, lokasinya di wilayah kota. Tapi kita tunggu perkembangannya,” ujar Joko.

Aksi cabul dokter kandungan itu terekam dalam CCTV. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @ppdsgramm, terlihat detik-detik sang dokter kandungan tersebut diduga meraba payudara ibu hamil. Sedangkan tangan kanannya memegang alat USG perut pasien.

Setidaknya sekitar 3.600 komentar bertebaran di akun itu. Kebanyakan isinya mengecam dan menghujat dokter itu. Bahkan ada di antaranya yang membenarkan kelakuan nyeleneh sang dokter. “Istri saya korbannya bahkan isi chatnya masih ada sampai sekarang, cuma gak berani untuk speak up,” ujar @h.fahxxlfxxzi.

Restunf mengaku pernah mengalami hal yang sama dilakukan oleh dokter tersebut. Ia mengaku kejadian itu berlangsung saat usia kehamilannya berusia empat sampai tujuh bulan. “Aku pernah digituin, aku mikirnya pemeriksaannya gitu jadi diem-diem bae,” ujarnya.

Pengakuan serupa juga disampaikan Putri. Kejadian itu berlangsung pada 2023 lalu. Namun ia tidak berani untuk mengungkapkannya karena tidak ada bukti. “Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ada yang berani speak up,” ujarnya.

Pelaku juga kerap mendekati korbannya dengan meminta nomor WhatsApp. Bahkan mengiming-imingi pasiennya untuk memberikan pemeriksaan USG gratis. “Saya hampir jadi korban. Namun saya langsung melapor ke admin klinik. Dikonfirmasi oleh admin, bahwa klinik tidak pernah melakukan USG gratis,” ujar @faxxyyn. Dalam berbagai komentar itu disebutkan tempat praktik dokter kandungan cabul itu yakni di klinik Karya Harsa dan Anisa Queen.

Dudung Abdurachman mengatakan Forum Purnawirawan TNI yang menuntut pemakzulan Gibran tak mewakili semua pensiunan militer.

TEMPO.CO, Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan, Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden membawa kepentingan pribadi. Mereka hanya mengatasnamakan nama purnawirawan TNI. Padahal, tidak semua purnawirawan setuju.

“Seakan-akan mewakili purnawirawan TNI. Saya rasa tidak. Jangan kemudian kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal tidak seperti itu,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengatakan, ada banyak organisasi purnawirawan. Dia menyebut, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI (PEPABRI), Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), dan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU).

Empat organisasi itu, kata Dudung, tidak menyuarakan pemakzulan Gibran. “Nyatanya mereka tidak menyampaikan itu,” kata dia.

Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto sangat bijak dalam menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI itu. Prabowo, kata dia, meminta forum purnawirawan TNi untuk mengikuti jalur konstitusional. “Bahkan Prabowo memberikan peluang untuk bertemu,” kata dia.

Bulan lalu ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden diganti. Forum tersebut menganggap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

“Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,” demikian bunyi salah satu dari delapan tuntutan mereka yang dibacakan pada 17 April 2025.

Selain menuntut pemakzulan Gibran, pada poin pertama purnawirawan juga menuntut mengembalikan UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.

Dokumen tersebut antara lain ditandatangani Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, wakil presiden 1993-1998.

Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memahami delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Kelompok itu salah satunya menuntut pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.

Wiranto mengatakan Prabowo memahami tuntutan Forum Purnawirawan TNI karena masih satu almamater dengan para jenderal dan kolonel Forum Purnawirawan itu. Meski memahami itu, ucap Wiranto, Prabowo tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan.

“Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata dia di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025.r

Forum Purnawirawan TNI akan membawa bukti untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden ke rumah Try Sutrisno.

TEMPO.CO, Jakarta – Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI bakal menyambangi kediaman mantan wakil presiden, Try Sutrisno, pada Jumat siang, 30 Mei 2025. Salah seorang penggagas Forum Purnawirawan TNI, Dwi Tjahyo Soewarsono, mengatakan mereka akan kembali membahas delapan butir tuntutan yang disampaikan sebelumnya, salah satunya mengenai pemakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.

“Menyampaikan rencana mengajukan usulan ini ke DPR dan MPR,” kata Dwi kepada melalui keterangan tertulisnya kepada Tempo hari ini.

Forum Purnawiratan TNI, kata dia, telah merangkum kaidah dan alasan-alasan yuridis dalam surat permohonan usulan kepada legislator. Mereka menilai diperlukan pemeriksaan kembali proses pencalonan Gibran menjadi wakil presiden.

Menurut Dwi, pemeriksaan kembali penting dilakukan guna mengetahui dan memastikan apakah proses pencalonan putra sulung mantan presiden, Joko Widodo, itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Disertakan beberapa bukti perlakuan akun media sosial @fufufafa yang terindikasi milik Gibran,” ujar Dwi.

Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, belum menjawab pesan saat Tempo meminta tanggapan perihal rencana Forum Purnawirawan TNI yang akan mengusulkan rencana pemakzulan Gibran ke DPR dan MPR.

Hingga laporan ini dipublikasikan, pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp itu hanya menunjukkan notifikasi dua cetang abu, alias hanya terkirim saja.

Sebelumnya, selain menuntut pemakzulan Gibran, Forum Purnawirawan TNI juga menuntut hal lainnya seperti mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945; mendukung program kerja kabinet merah putih terkecuali mega proyek IKN.

Kemudian, menghentikan proyek strategis nasional PIK 2, Rempang Eco City, proyek yang merugikan Masyarakat dan lingkungan, serta menghentikan dan mengembalikan tenaga kerja asing ke negara asalnya.

Lalu, pemerintahan Prabowo juga wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan dan Undang-Undang Dasar; melakukan reshuffle kabinet terhadap Menteri yang terlibat tindak kejahatan hingga memiliki loyalitas ganda.

Serta, mengembalikan fungsi kepolisian sebagai keamanan dan ketertiban Masyarakat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

Mayor Jenderal (Purn) Sunarko yang membacakan pernyataan sikap itu mengatakan, seluruh tuntutan yang dinyatakan FPP TNI adalah suara dan keresahan yang dihimpun dari prajurit dan masyarakat sipil.

Menurut dia, dalam proses pencalonannya menjadi wakil Prabowo, Gibran telah melalukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum beracara di Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman.

“Tuntutan kami murni suara hati,” kata Sunarko saat dihubungi Tempo, Jumat, 2 Mei 2025.

Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan, Prabowo memahami delapan poin tuntutan yang disampaikan forum purnawirawan TNI.

Namun, Prabowo tak dapat serta merta memberikan jawaban lantaran mesti mempelajari tuntutan yang dinilai bukan persoalan ringan, tapi fundamental.

Ia melanjutkan, Prabowo juga tak dapat menanggapi tuntutan memakzulkan Gibran karena di luar kekuasaan presiden.

“Tidak bisa saling mencampuri di situ. Usulan yang bukan bidangnya, domainnya presiden tentu tidak akan direspons,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 April 2025.